Dari BBM Satu Harga hingga Transisi Energi, Nicke Widyawati Paparkan Beban Strategis BUMN

ARGO 24 JAM - Apakah mungkin sebuah korporasi dituntut mencetak laba global sekaligus menjaga harga energi tetap terjangkau hingga pelosok negeri?

Mengapa tugas BUMN Indonesia, menurut Nicke Widyawati, kerap disebut sebagai salah satu yang paling rumit di dunia?

Nicke Widyawati, menegaskan bahwa kompleksitas pengelolaan BUMN Indonesia bersumber dari peran ganda sebagai entitas bisnis sekaligus instrumen kebijakan negara.

Baca Juga: Kejagung Sita Dokumen Izin Tambang Konawe Utara, Kerugian Negara Masih Dihitung BPKP

Peran Ganda BUMN dalam Sistem Ekonomi Nasional Indonesia

Mantsn Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Widyawati menjelaskan bahwa BUMN tidak hanya dituntut mencetak keuntungan.

Tetapi juga menjalankan mandat negara melalui Public Service Obligation (PSO).

Sebagai contoh, Pertamina harus memastikan distribusi BBM Satu Harga ke wilayah terpencil meski biaya logistik jauh melampaui nilai keekonomian.

Baca Juga: Beban Bunga Utang Membengkak, Defisit Melebar: Risiko Fiskal Indonesia Disorot Pasar Global

Menurut Nicke, tantangan ini jarang dihadapi korporasi energi global yang sepenuhnya berorientasi pasar tanpa kewajiban sosial serupa.

Nicke menyampaikan hal itu dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (20/1/2026), ketika menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

Kasus itu melibatkan terdakwa Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak, Muhamad Kerry Adrianto Riza, dan kawan-kawan.

Baca Juga: Hanya 30 Persen Kuota Disetujui, PT Vale Ajukan Revisi RKAB Demi Proyek Hilirisasi Nikel Berkelanjutan

Tekanan Global Membentuk Kompleksitas Operasional Korporasi Energi Nasional

Dalam berbagai forum resmi sebelumnya, Nicke menyebut adanya “triple shock” yang memperumit operasional Pertamina dalam beberapa tahun terakhir.

Tekanan tersebut meliputi penurunan permintaan saat pandemi, volatilitas harga minyak dunia, serta fluktuasi nilai tukar rupiah.