Kasus Korupsi Pajak 2026, KPK Dalami Rangkap Jabatan Komisaris di 12 Korporasi Milik Pejabat Pajak

AGRO 24 JAM - Seberapa kuat pengawasan internal terhadap pejabat pajak yang memiliki akses strategis terhadap kebijakan dan data perpajakan?

Apakah temuan rangkap jabatan di 12 korporasi menjadi sinyal perlunya reformasi sistem pengawasan aparatur perpajakan?

KPK mengungkap Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono menjabat komisaris di 12 korporasi saat menjabat pejabat aktif.

Baca Juga: DJP Bongkar Skema Pajak Baja 2015–2019, 40 Bisnis Sembunyikan Omzet dan Hindari Kewajiban PPN

Temuan ini mencuat setelah KPK mengusut dugaan suap pengaturan restitusi pajak korporasi PT Buana Karya Bhakti.

Kasus tersebut dibongkar melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 4 Februari 2026 di Kalimantan Selatan.

Pengawasan Internal Aparatur Pajak Disorot Dalam Penyidikan KPK

KPK menilai rangkap jabatan pejabat pajak berpotensi melanggar aturan etik aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Danantara Diusulkan Mampu Tekan Biaya Produksi dan Stabilkan Bahan Baku Industri Tekstil Nasional

Pemeriksaan etik akan dilakukan internal Kementerian Keuangan sebagai bagian dari koordinasi antar lembaga.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan aturan dan integritas aparatur perpajakan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan koordinasi etik menjadi bagian penting penanganan perkara.

Baca Juga: Audiensi 4 Jam Prabowo dengan 5 Konglomerat Perkuat Kolaborasi Pemerintah dan Korporasi untuk Ekonomi

Ia menyebut rangkap jabatan di lebih dari 10 korporasi menjadi perhatian khusus penyidik.

Penilaian etik akan menentukan potensi pelanggaran administratif atau pidana.