ARGO 24 JAM - Apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia benar-benar terjadi ketika jutaan warga justru kehilangan status kelas menengah?
Bagaimana mungkin ekonomi diklaim tumbuh hampir 5 persen, tetapi kelompok rentan miskin justru bertambah drastis?
Klaim pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi kembali menjadi sorotan setelah data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penyusutan kelas menengah dan lonjakan penduduk rentan miskin.
Baca Juga: Pemprov Jawa Barat Siapkan Rp45 Miliar, 15.293 KK Bogor Terdampak Tambang Tunggu Pencairan
Fenomena ini memicu pertanyaan serius mengenai validitas pertumbuhan ekonomi nasional periode 2021–2024.
Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), menilai kondisi tersebut sebagai anomali ekonomi yang sulit diterima secara statistik.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sehat semestinya sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Baca Juga: PT Kapuas Prima Coal Temukan Indikasi Emas di Kalimantan Tengah, Biaya Eksplorasi Rp421 Juta
Pertumbuhan Ekonomi dan Kontradiksi Data Sosial Nasional
BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 4,77 persen sepanjang 2021–2024, bahkan melampaui 5 persen pada 2022–2024.
Namun, pada periode 2019–2024, jumlah penduduk kelas menengah justru turun 9,48 juta orang.
Pada saat bersamaan, jumlah penduduk rentan miskin meningkat sekitar 12,7 juta orang menurut data resmi BPS.
Baca Juga: Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara: KPK Selidiki Aliran Dana hingga Kantor Pusat DJP
Anthony Budiawan menyebut kombinasi tersebut sebagai kontradiksi fundamental dalam teori pertumbuhan ekonomi.
“Jika ekonomi benar-benar tumbuh 5 persen, hampir mustahil kesejahteraan masyarakat memburuk secara masif,” ujar Anthony Budiawan dalam keterangannya.
Artikel Terkait
Daya Beli Melemah, Apindo Soroti Tantangan Kejar Target Pajak Tahuj 2026 Rp 2.357,7 Triliun
Dugaan Kasus Kripto Timothy Ronald: Dari Influencer Finansial ke Laporan Kerugian Miliaran
Wirastuty Fangiono Masuk Forbes 2025, Konglomerat Perempuan Termuda Berharta 1,4 Miliar Dolar AS
Kementerian Kehutanan Sita 1 Juta Hektar PBPH, 23 Subjek Hukum Disidik Pascabanjir Sumatera
Pengerahan Pasukan ke Greenland, Presiden Prancis Emmanuel Macron Klaim Bertindak Tanpa Eskalasi
Rp972 Miliar di LHKPN Gubernur Sherly Tjoanda, Ini Komposisi Aset dan Penjelasan Resminya
Risiko Permintaan hingga Penjaminan: Inilah Penjelasan Agus Martowardojo soal Proyek Raksasa
5 Tersangka KPP Madya Jakut, 2 Direktorat Digeledah: KPK Ungkap Dugaan Suap Pajak ke Pusat DJP
Tambang Poboya Sulawesi Tengah dalam Angka: 3 Pernyataan Resmi yang Saling Bertolak Belakang
Kewajiban Plasma 20 Persen Sawit Dinilai Ruwet, GAPKI Soroti Tafsir HGU dan Lahan Nonproduktif