Penyidikan Tambang Konawe Utara Berlanjut, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Audit Kerugian Negara

Kaitan Izin Tambang dengan Kawasan Hutan

Penyidik mendalami dugaan aktivitas tambang di kawasan hutan, data perizinan dicocokkan dengan Kementerian Kehutanan.

Baca Juga: 8.822 Hektare Tambang Ilegal Dikuasai Negara, Satgas PKH Fokus Sulawesi dan Maluku Utara

Pendalaman dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

Kejagung menilai aspek kehutanan krusial dalam perkara ini, tambang di kawasan hutan tanpa izin berpotensi melanggar hukum.

Dampaknya mencakup kerusakan lingkungan jangka panjang, kementerian terkait dilibatkan untuk memastikan akurasi data.

Baca Juga: Archi Indonesia Siapkan 10 Juta Dolar AS Untuk Eksplorasi 397 Titik Tambang Emas Tokatindung

Pendekatan lintas lembaga dilakukan secara terkoordinasi, hal ini bertujuan memperkuat pembuktian di pengadilan.

Peran Mantan Kepala Daerah dalam Penyidikan

Mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, telah diperiksa sebagai saksi, pemeriksaan dilakukan di Kendari pada Oktober tahun sebelumnya.

Status hukum Aswad belum berubah, Keagung belum memastikan lokasi penggeledahan terkait kepemilikan Aswad.

Baca Juga: Kuota Nikel Vale Dipangkas 70 Persen, Revisi RKAB 2026 Jadi Taruhan Investasi 8,7 Miliar Dolar AS

Penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak, proses dilakukan tanpa prasangka dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Pemeriksaan saksi menjadi bagian penting rekonstruksi perkara, keterangan saksi akan dikonfirmasi dengan dokumen dan barang bukti.

Menanti Kerugian Negara dan Perbaikan Tata Kelola

Kejagung masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP, nilai kerugian menentukan arah penetapan tersangka.

Baca Juga: Data Center Hingga EBT Jadi Andalan Capai Investasi Rp 2.100 Triliun Tahun 2026 Nasional

Perhitungan dilakukan berdasarkan standar audit negara, data ESDM mencatat sektor minerba menyumbang triliunan Rupiah setiap tahun.