Baca Juga: PTPN Catat 56.589 Hektar Lahan Tumpang Tindih Kawasan Hutan, Ini Dampaknya Bagi Aset Negara
Bank Dunia mencatat inflasi pangan memiliki korelasi kuat dengan peningkatan kemiskinan.
Indonesia dinilai rentan jika koreksi kebijakan tidak dilakukan, risiko sosial menjadi konsekuensi lanjutan.
Program Intervensi Negara Masih Bersifat Tambalan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipandang sebagai respons darurat negara, FAO menilai program ini penting namun tidak cukup. tanpa reformasi struktural, dampaknya terbatas.
FAO menekankan pentingnya integrasi kebijakan produksi, distribusi, dan perlindungan sosial.
Penggunaan pangan lokal menjadi syarat keberlanjutan fiskal, ketergantungan impor dinilai kontraproduktif.
Laporan FAO menyimpulkan bahwa koreksi kebijakan pangan bersifat mendesak.
Tanpa perubahan arah, pangan sehat akan tetap menjadi barang mewah, negara dinilai harus mengambil peran lebih tegas.****
Artikel Terkait
Pidato Prabowo di Davos: IMF Catat Ekonomi Indonesia Stabil, Inflasi di Bawah 2 Persen dan Defisit APBN Terkendali
PTPN Catat 56.589 Hektar Lahan Tumpang Tindih Kawasan Hutan, Ini Dampaknya Bagi Aset Negara
Pemerintah Buka Peluang Perpanjangan IUPK Freeport Hingga 2061, Ini Syarat Tambah Saham Negara
Tambang Ilegal dan Denda: Antara Penegakan Hukum dan Legalisasi Operasi dalam Kebijakan Tambang
Pemerintah Cabut IUP Martabe yang Libatkan 3000 Tenaga Kerja Lokal Sumatera Utara Januari 2026
Kejagung dan KPK Usut Dua Kasus Sugar Group Terkait HGU Lampung dan Dugaan Mafia Peradilan
Harga Pangan Jelang Ramadan 2026 Terkendali, Cabai Rp45 Ribu dan Beras Rp13 Ribu per Kilogram
Polda Metro Tangani Dugaan Korupsi Rp27 Miliar Kementan Berdasarkan Audit Dan Pengakuan Pejabat
Tambang Ilegal Gunung Pongkor Telan 11 Korban Jiwa, Pemprov Jabar Fokus Kejar Bandar dan Alih Profesi
Purbaya Yudhi Sadewa: Salah Urus Domestik Lebih Berbahaya Dibanding Tekanan Ekonomi Global