FAO 2025: 43,5 Persen Penduduk RI Tak Mampu Beli Pangan Bergizi, Kebijakan Pangan Bermasalah

FAO menilai dominasi komoditas ekspor mempersempit pasokan pangan bergizi di pasar lokal.

Ketika suplai terbatas, harga melonjak, negara bisa dinilai gagal menyeimbangkan kepentingan ekspor dan hak konsumsi rakyat.

Ketergantungan Beras dan Distribusi Mahal Tanpa Solusi Tegas

Sistem pangan nasional masih bertumpu pada beras sebagai sumber karbohidrat utama.

Baca Juga: Harga Pangan Jelang Ramadan 2026 Terkendali, Cabai Rp45 Ribu dan Beras Rp13 Ribu per Kilogram

Ketergantungan ini menciptakan kerentanan struktural, diversifikasi pangan belum menjadi prioritas kebijakan nyata.

FAO merekomendasikan penguatan pangan lokal seperti sagu, jagung, dan ubi jalar.

Namun dukungan anggaran, riset, dan pasar masih minim, akibatnya, pangan alternatif tidak kompetitif.

Baca Juga: Pemerintah Cabut IUP Martabe yang Libatkan 3000 Tenaga Kerja Lokal Sumatera Utara Januari 2026

Masalah distribusi memperparah ketimpangan wilayah. Wilayah Indonesia Timur menanggung biaya logistik tinggi.

Negara dinilai belum mampu memotong rantai pasok yang panjang.

Daya Beli Rakyat Tergerus Tanpa Perlindungan Sosial Memadai

FAO mencatat 68,2 persen penduduk Indonesia tergolong rentan secara ekonomi.

Baca Juga: Kejagung dan KPK Usut Dua Kasus Sugar Group Terkait HGU Lampung dan Dugaan Mafia Peradilan

Kelompok ini sangat sensitif terhadap kenaikan harga pangan, namun kebijakan perlindungan daya beli dinilai belum memadai.

Ekonom FAO Asia Pasifik, Ramesh Chand, menyatakan pangan sehat tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

Menurutnya, kegagalan negara melindungi harga pangan berisiko memperdalam kemiskinan, ketahanan sosial sangat bergantung pada akses pangan.