• Sabtu, 18 April 2026

Pemerintah Cabut IUP Martabe yang Libatkan 3000 Tenaga Kerja Lokal Sumatera Utara Januari 2026

Photo Author
Tim 24 Jam News, Agro 24 Jam
- Senin, 26 Januari 2026 | 14:25 WIB
Aktivitas operasional Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan sebelum pemerintah resmi mencabut IUP pada Januari 2026. (Dok. agincourtresources.com)
Aktivitas operasional Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan sebelum pemerintah resmi mencabut IUP pada Januari 2026. (Dok. agincourtresources.com)

AGRO 24 JAM   - Mengapa pencabutan izin Tambang Martabe langsung mengguncang saham korporasi besar di Bursa Efek Indonesia?

Seberapa besar risiko finansial yang dihadapi United Tractors dan Astra International akibat keputusan pemerintah tersebut?

Pencabutan IUP Tambang Martabe Tekan Saham Korporasi Grup Astra

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Agincourt Resources memicu tekanan signifikan pada saham induk usahanya di pasar modal.

Baca Juga: Ketimpangan Lahan dan Tambang Ilegal Di Balik Skema Denda Administratif yang Berlaku Saat Ini

Saham PT United Tractors Tbk dan PT Astra International Tbk tercatat melemah tajam sesaat setelah pengumuman resmi pemerintah.

Pelaku pasar menilai ketidakpastian operasional Tambang Martabe meningkatkan risiko kinerja keuangan jangka pendek.

Tambang Martabe Sebagai Aset Strategis dalam Portofolio Korporasi

Tambang Emas Martabe selama ini menjadi salah satu kontributor penting pendapatan dan arus kas United Tractors.

Baca Juga: Freeport dan Indonesia Lakukan Negosiasi: Kepastian Investasi Vs Penguatan Kepemilikan Negara

Dalam laporan tahunan, korporasi menyebut Martabe sebagai aset strategis dengan cadangan emas signifikan dan umur tambang panjang.

Penghentian operasional sementara dinilai dapat memengaruhi proyeksi produksi dan laba konsolidasi grup usaha.

Pemerintah Pastikan Kebijakan Berbasis Regulasi dan Audit Lingkungan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pencabutan izin dilakukan untuk menegakkan hukum lingkungan secara konsisten.

Baca Juga: Pidato Prabowo di WEF Davos Ungkap 4 Juta Hektare Lahan Ilegal dan Penutupan 1.000 Tambang Ilegal

Pemerintah menyatakan kebijakan ini bukan keputusan politis, melainkan tindak lanjut audit pasca bencana alam besar.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar kawasan tambang.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Budi Purnomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

X