FAO 2025: 43,5 Persen Penduduk RI Tak Mampu Beli Pangan Bergizi, Kebijakan Pangan Bermasalah

ARGO 24 JAM - Bagaimana mungkin negara dengan klaim swasembada pangan membiarkan lebih dari 120 juta warganya tak mampu membeli makanan sehat?
.
Apakah kebijakan pangan nasional selama ini benar-benar dirancang untuk rakyat, atau justru tunduk pada kepentingan pasar dan ekspor?

Laporan FAO 2025 menegaskan paradoks kebijakan pangan Indonesia, ketika stabilitas produksi diklaim tercapai, namun 43,5 persen penduduk kesulitan mengakses pangan bergizi karena harga mahal.

Baca Juga: Purbaya Yudhi Sadewa: Salah Urus Domestik Lebih Berbahaya Dibanding Tekanan Ekonomi Global

Laporan FAO Membuka Kegagalan Kebijakan Perlindungan Pangan

FAO mencatat 123,4 juta penduduk Indonesia tidak mampu membeli makanan sehat secara berkelanjutan.

Angka ini menunjukkan kegagalan kebijakan negara dalam menjamin keterjangkauan pangan bergizi, ketahanan pangan nasional dinilai terlalu sempit dimaknai sebagai ketersediaan stok.

Dalam laporan The State of Food Security and Nutrition in the World 2025, FAO menempatkan Indonesia dalam kelompok negara berpendapatan menengah dengan beban harga pangan tinggi.

Baca Juga: Tambang Ilegal Gunung Pongkor Telan 11 Korban Jiwa, Pemprov Jabar Fokus Kejar Bandar dan Alih Profesi

Biaya konsumsi gizi seimbang di Indonesia 66 persen lebih mahal dibandingkan pola makan sekadar kenyang, kondisi ini mencerminkan absennya intervensi harga yang efektif.

FAO menegaskan bahwa negara wajib melindungi akses pangan sehat sebagai hak dasar warga.

Ketika perlindungan lemah, pasar menjadi penentu utama, kelompok miskin dan rentan menjadi korban pertama.

Baca Juga: Polda Metro Tangani Dugaan Korupsi Rp27 Miliar Kementan Berdasarkan Audit Dan Pengakuan Pejabat

Politik Produksi Ekspor Mengorbankan Kebutuhan Domestik

Kebijakan pertanian Indonesia masih memberi insentif besar pada komoditas ekspor.

Perkebunan sawit mendominasi jutaan hektare lahan produktif nasional, sebaliknya, produksi sayur, buah, dan kacang-kacangan tertinggal.

Orientasi pertanian perlu dikoreksi agar berpihak pada gizi masyarakat, fokus produksi harus sejalan dengan kebutuhan konsumsi domestik.

Baca Juga: Harga Pangan Jelang Ramadan 2026 Terkendali, Cabai Rp45 Ribu dan Beras Rp13 Ribu per Kilogram