Pemerintah menilai pengembangan EBT penting untuk menekan ketergantungan energi fosil dan menarik pembiayaan hijau global.
Baca Juga: Kontrak Karya Dipersempit, Tambang Gorontalo Minerals Masih Terjerat Polemik Hukum Berkepanjangan
Lonjakan Minat Data Center Dorong Infrastruktur Digital Nasional
Selain energi hijau, pemerintah mencatat peningkatan signifikan minat investasi pada sektor infrastruktur digital dan pusat data.
Rosan menyebut Indonesia kini intens berkomunikasi dengan korporasi hyperscaler global yang sebelumnya berinvestasi di Johor dan Thailand.
Menurutnya, kebutuhan data center meningkat seiring pertumbuhan ekonomi digital dan adopsi kecerdasan buatan.
Baca Juga: BPS Catat Paradoks Pemulihan Ekonomi, Kelas Atas Bertambah Saat Mayoritas Tertekan
Pemerintah berupaya menyediakan kepastian regulasi, pasokan listrik, serta konektivitas yang kompetitif.
Berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan bernilai lebih dari 200 miliar Dolar AS pada 2030.
Proyeksi tersebut memperkuat daya tarik investasi infrastruktur digital jangka panjang.
Baca Juga: Indikasi Emas Ditemukan di IUP 5.569 Hektar PT Kapuas Prima Coal, Ini Penjelasan Kementerian ESDM
Hilirisasi Industri Perkuat Nilai Tambah Sumber Daya Nasional
Hilirisasi industri tetap menjadi kebijakan kunci pemerintah untuk mendorong nilai tambah sumber daya alam domestik.
Rosan menegaskan Indonesia tidak lagi berorientasi mengekspor bahan mentah tanpa pengolahan.
Ia menyebut hilirisasi mineral, energi, dan sektor strategis lainnya membuka peluang investasi manufaktur skala besar.
Baca Juga: Kompensasi Tambang Kabupaten Bogor Berlanjut, Pemprov Jawa Barat Siapkan Skema 3 Bulan
Kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus disiapkan sebagai pusat produksi terintegrasi.
Artikel Terkait
Rp972 Miliar di LHKPN Gubernur Sherly Tjoanda, Ini Komposisi Aset dan Penjelasan Resminya
Risiko Permintaan hingga Penjaminan: Inilah Penjelasan Agus Martowardojo soal Proyek Raksasa
5 Tersangka KPP Madya Jakut, 2 Direktorat Digeledah: KPK Ungkap Dugaan Suap Pajak ke Pusat DJP
Tambang Poboya Sulawesi Tengah dalam Angka: 3 Pernyataan Resmi yang Saling Bertolak Belakang
Kewajiban Plasma 20 Persen Sawit Dinilai Ruwet, GAPKI Soroti Tafsir HGU dan Lahan Nonproduktif
Pertumbuhan Ekonomi dan Ilusi Statistik: Membaca Data Badan Pusat Stastistik 2019–2024
Sidak Coretax di Danantara, Purbaya Klaim Sistem Pajak Nasional Tetap Stabil Dalam Transisi Digital
992 Hektar IPPKH Jadi Sorotan, BRMS Bantah Tegas Isu Dokumen Ganda Gorontalo Minerals
Pelanggaran Izin Korporasi Nikel Pulau Gebe Terungkap dalam Temuan BPK dan DPRD Maluku Utara
Koordinasi Fiskal Moneter Diperkuat, Kemenkeu dan BI Rencanakan Pertukaran Jabatan