Distribusi Logistik Desa Dinilai Lebih Efektif Jika Gunakan Kendaraan Produksi Dalam Negeri Indonesia

"Ketidaksesuaian ini dikhawatirkan dapat memicu gangguan fungsi mesin pada skala luas," kata Yeka Hendra Fatika.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Fondasi Ekonomi Kuat Jadi Kunci Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

Jika gangguan teknis terjadi, distribusi logistik pangan di desa berpotensi terganggu dan tujuan stabilisasi harga bahan pokok bisa terhambat.

Ombudsman Ingatkan Risiko Beban Biaya Perawatan Kendaraan Desa

Selain risiko teknis mesin, Ombudsman juga menyoroti kemungkinan tingginya biaya perawatan kendaraan impor.

Kendala tersebut berpotensi muncul karena keterbatasan jaringan servis serta ketersediaan suku cadang di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Baca Juga: 20 Poin Rencana Perdamaian Gaza Dijelaskan KSP, Termasuk Status Gaza dan Masa Depan Palestina

Menurut Yeka, kondisi tersebut dapat membebani masyarakat desa jika kendaraan membutuhkan perawatan mahal.

Ia mengingatkan bahwa program logistik desa didukung anggaran negara yang sangat besar, yakni sekitar Rp24,6 triliun.

Dana tersebut harus dikelola secara akuntabel agar benar-benar meningkatkan pelayanan publik di sektor distribusi pangan.

Baca Juga: Investasi Tambang Emas Tumpang Pitu Dinilai Dorong Ekonomi Namun Warga Soroti Perubahan Sosial Sekitar

Prioritas Produk Otomotif Nasional Dinilai Lebih Strategis Bagi Logistik

Ombudsman juga menyarankan pemerintah mempertimbangkan pemberdayaan industri otomotif nasional untuk memenuhi kebutuhan kendaraan logistik desa.

Yeka menyebut sejumlah produsen dalam negeri, termasuk korporasi industri pertahanan dan konsorsium otomotif nasional, memiliki potensi mendukung program tersebut.

Menurutnya, produk lokal lebih siap menghadapi karakteristik bahan bakar biodiesel yang digunakan di Indonesia.

Baca Juga: Prabowo Resmikan 218 Jembatan Desa Program Infrastruktur untuk Keselamatan Warga dan Anak Sekolah

"Pemanfaatan industri domestik merupakan langkah strategis yang sejalan dengan mandat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian," ujar Yeka Hendra Fatika.