Pemerintah Bentuk Dirjen Gakkum ESDM, Bahlil Janji Tindak Mafia Tambang Tanpa Pandang Bulu

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjadi contoh penerima akses pengelolaan tambang.

Baca Juga: 8 Negara Dominasi Tambang Dunia 2025, Siapa Paling Berpengaruh Secara Ekonomi

Bahlil menyebut kebijakan ini bertujuan mendorong pemerataan ekonomi daerah.

Koperasi lokal juga diberikan ruang dalam skema pengelolaan resmi.

Distribusi Subsidi Energi Lebih Tepat Sasaran

Pemerintah menyoroti praktik penyimpangan distribusi LPG 3 kilogram dan BBM subsidi.

Baca Juga: Serapan Beras Domestik Lampaui Target, Pemerintah Klaim Stok Pangan Sangat Aman

Bahlil menegaskan reformasi sistem distribusi berbasis data konsumen nasional.

Menurutnya, subsidi energi harus melindungi masyarakat rentan.

Penataan distribusi menjadi langkah penting mengurangi kebocoran anggaran.

Baca Juga: Kasus Dana Diduga Hilang, INDODAX Sebut Phishing Dan Malware Jadi Ancaman Utama Akun Kripto

Penertiban Tambang Ilegal dan Perlindungan Lingkungan

Kementerian ESDM mencatat ribuan tambang ilegal merusak lingkungan dan merugikan negara.

Penertiban dilakukan melalui verifikasi perizinan dan penegakan hukum terpadu.

Bahlil menegaskan denda administratif diterapkan bagi pelanggar kawasan hutan.

Baca Juga: 3 Fakta Tambang Emas Ilegal Sekotong: WNA Tiongkok Kabur, 1.000 Hektare Rusak, Interpol Dilibatkan

Kebijakan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.