Sawit Dinilai Tak Cocok Di Jawa Barat, KDM Soroti 1.200 Kasus Banjir Dan Longsor Sepanjang 2024

AGRO 24 JAM - Apakah Jawa Barat masih layak menjadi lahan sawit skala besar, ketika risiko banjir dan longsor kian meningkat di banyak wilayah?

Apakah kritik Gubernur Jawa Barat tehadap sawit akan mengubah srah jebijakan BUMN dan masa depan petani ĺokal?

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa provinsinya tidak ideal untuk perkebunan sawit skala besar karena keterbatasan daya dukung ekologis dan tingginya risiko bencana hidrometeorologi.

Baca Juga: Target Serap Beras 4 Juta Ton 2026, Stok Nasional Disebut yang Tertinggi Sejak Kemerdekaan

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, dalam sejumlah forum publik sepanjang Desember 2025.

Termasuk saat berbicara di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pandangan Ekologis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terhadap Sawit

Dedi Mulyadi menyebut tanaman sawit sebagai “pohon manja” karena dinilai tidak memiliki fungsi ekologis yang memadai bagi wilayah rawan banjir dan longsor seperti Jawa Barat.

Baca Juga: 1.000 Hektare Lahan Rusak Akibat Tambang Emas Ilegal Sekotong, Polisi Bidik Pelaku Lintas Negara

Menurut KDM, struktur akar sawit tidak efektif menahan air dan tanah, sehingga berpotensi memperparah limpasan air saat curah hujan tinggi.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan Jawa Barat mencatat lebih dari 1.200 kejadian banjir dan longsor sepanjang 2024, tertinggi secara nasional.

“Kita tidak bisa memaksakan tanaman yang secara ekologis tidak cocok, lalu menanggung risiko sosial dan bencana di kemudian hari,” ujar Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Baca Juga: 72 Ton Bawang Bombai Ilegal Terungkap, 4 Organisme Berbahaya Ancam Produksi Pertanian Nasional

Tantangan BUMN Perkebunan dan Isu Kawasan Hutan

Kritik KDM turut menyasar korporasi perkebunan milik negara seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang memiliki lahan sawit cukup luas di Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong audit lahan BUMN untuk memastikan kesesuaian tata ruang dan fungsi lindung.