ARGO 24 JAM - Apakah Presiden Prabowo Subianto benar telah mengantongi nama jenderal yang diduga terlibat tambang ilegal di Indonesia?
Mengapa mantan Kabareskrim Susno Duadji menyebut masih ada kesempatan bagi oknum aparat mundur sebelum penindakan hukum tegas dilakukan?
Pernyataan Susno Duadji Mengenai Daftar Jenderal Tambang Ilegal Nasional Indonesia
Mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengantongi daftar jenderal yang diduga membekingi aktivitas tambang ilegal di Indonesia.
Baca Juga: Anggaran Kapal KKP: Klarifikasi Trenggono, Kritik Kemenkeu, dan Dampak ke Industri Galangan
Pernyataan tersebut disampaikan Susno dalam video yang menyoroti dugaan keterlibatan jenderal aktif serta purnawirawan.
Susno menilai informasi tersebut wajar dimiliki Presiden karena didukung jaringan intelijen negara dan lembaga penegak hukum yang mengumpulkan data strategis.
Presiden Prabowo Subianto Disebut Memberikan Kesempatan Sebelum Penindakan Tegas Dilakukan
Dalam penjelasannya, Susno menyebut Presiden Prabowo masih memberi kesempatan kepada oknum jenderal untuk mundur dari aktivitas tambang ilegal.
Kesempatan itu dinilai sebagai peringatan awal sebelum negara mengambil langkah hukum tegas terhadap pelanggaran yang merugikan lingkungan dan ekonomi.
Ia menekankan bahwa langkah preventif tersebut mencerminkan pendekatan hukum yang terukur dan berupaya menjaga stabilitas institusi.
Peran Intelijen Negara Mendukung Data Presiden Soal Tambang Ilegal
Susno menegaskan Presiden memiliki akses luas terhadap laporan intelijen sehingga mengetahui potensi pelanggaran yang melibatkan pejabat atau aparat.
Sebagai Kepala Negara dan pemerintahan, Presiden mendapatkan dukungan data dari berbagai lembaga termasuk intelijen strategis dan aparat penegak hukum.
Hal ini membuat Presiden disebut memiliki basis informasi kuat sebelum mengambil kebijakan terkait penegakan hukum sektor pertambangan.
Artikel Terkait
5 Konglomerat Temui Prabowo Selama 4 Jam, Bahas Investasi, UMKM dan Industri Berkelanjutan
Pertumbuhan 5,39 Persen Industri TPT Belum Mampu Kejar Lonjakan Ekspor Vietnam dan Bangladesh
Pengawasan Ketat DJP di Sektor Manufaktur, 40 Korporasi Baja Terindikasi Hindari PPN dan Manipulasi
29 Tambang Masih Dibekukan di Bogor, Pemprov Jabar Tegaskan Evaluasi Lingkungan dan Andalalin
Dugaan Korupsi EDC BRI Rp744 Miliar Menguat, KPK Didesak Ungkap Peran Direktur PT Finnet
Washington Post di Bawah Jeff Bezos dari Media Cetak Menuju Platform Digital Global Berpengaruh
Data Sitaan Fantastis Kasus Bea Cukai, Dari Emas Valas Hingga Uang Tunai Miliaran Rupiah
Riset KPKUngkap Masalah Izin Tambang Ilegal dan Ekspor Nikel Yang Berpotensi Rugikan Negara
Kasus Korupsi Pajak 2026, KPK Dalami Rangkap Jabatan Komisaris di 12 Korporasi Milik Pejabat Pajak
Sydney dan Melbourne Diguncang Demonstrasi Besar Tolak Kehadiran Presiden Israel Isaac Herzog