ARGO 24 JAM - Apa dampak penghentian impor BBM terhadap harga energi dan stabilitas ekonomi nasional?
Mampukah Indonesia mencapai swasembada energi tanpa mengguncang sektor industri dan transportasi?
Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghentian impor BBM secara bertahap sebagai bagian dari strategi besar swasembada energi nasional.
Baca Juga: Imlek Festival Nasional 2026 Jadi Strategi Pemerintah Perkuat Toleransi dan Identitas Kebangsaan
Kebijakan tersebut disampaikan kepada Dewan Energi Nasional usai pelantikan anggota DEN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Ketua Harian DEN Bahlil Lahadalia menyebut kebijakan ini dirancang untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus mengurangi tekanan fiskal akibat impor energi.
Ketergantungan Impor BBM dan Tekanan Terhadap Neraca Perdagangan
Indonesia masih mengimpor sekitar 30 juta kiloliter BBM per tahun, yang berdampak signifikan terhadap neraca perdagangan.
Baca Juga: OECD Sebut Pajak Global Bocor Ratusan Miliar, Penghindaran PPN Terjadi dalam Ekonomi Digital
Impor BBM menjadi salah satu penyumbang utama defisit transaksi berjalan dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut data Kementerian ESDM, ketergantungan ini membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga energi global.
Cadangan Energi Nasional Dinilai Masih Rentan Terhadap Krisis Global
Cadangan BBM nasional yang hanya mencukupi 21 hari dinilai belum memadai menghadapi risiko geopolitik global.
Baca Juga: Indonesia Kendalikan Produksi Nikel, Harga Global Merangkak Naik dari Level 15.000 Dolar AS
Bahlil Lahadalia menegaskan peningkatan cadangan menjadi tiga bulan adalah langkah mitigasi risiko nasional.
“Kita harus siap menghadapi gangguan pasokan global dengan cadangan yang kuat,” ujar Bahlil.
Artikel Terkait
Harga Pangan Jelang Ramadan 2026 Terkendali, Cabai Rp45 Ribu dan Beras Rp13 Ribu per Kilogram
Polda Metro Tangani Dugaan Korupsi Rp27 Miliar Kementan Berdasarkan Audit Dan Pengakuan Pejabat
Tambang Ilegal Gunung Pongkor Telan 11 Korban Jiwa, Pemprov Jabar Fokus Kejar Bandar dan Alih Profesi
Purbaya Yudhi Sadewa: Salah Urus Domestik Lebih Berbahaya Dibanding Tekanan Ekonomi Global
ESDM Ancam Cabut 45 IUP Tambang Bermasalah Akibat Jaminan Reklamasi Hingga Januari 2026
Isu Revisi UU Polri, Kapolri Tolak Menteri Kepolisian Demi Efektivitas Komando Keamanan Nasional
FAO 2025: 43,5 Persen Penduduk RI Tak Mampu Beli Pangan Bergizi, Kebijakan Pangan Bermasalah
Kuota Produksi 2026, Strategi Indonesia Jaga Harga Batu Bara Global dan Cadangan Nasional
Enam Kementerian Disorot, Inilah Dinamika Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Jelang Februari 2026
Target Produksi Nikel 2026 Turun Ke 250–260 Juta Ton, Pemerintah Bidik Pemulihan Harga Internasional