Laporan WALHI mencatat Poboya sebagai salah satu wilayah rawan konflik pertambangan.
Baca Juga: Ambisi Pajak Rp 2.357,7 Triliun di 2026: Dunia Usaha Minta Strategi Presisi dari Pemerintah
Peneliti menyebut sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci penyelesaian.
Pemerintah daerah berharap aparat penegak hukum mengacu pada prinsip perlindungan lingkungan.
Isu Poboya kini menjadi ujian koordinasi antarlembaga, publik menanti langkah konkret yang terukur dan transparan.****
Artikel Terkait
Tarif Listrik Awal 2026 Stabil, ESDM Prioritaskan Daya Beli dan Kepastian Usaha
Miliarder Teknologi Elon Musk di Puncak Dunia: Hartanya Setara dengan PDB Negara Maju
Telepon Subuh Mentan Amran Gagalkan Penyelundupan Bawang Bombay Ilegal 133,5 Ton di Semarang
Obligasi Dolar AS Indonesia Raih BBB dari Fitch, Ini Faktor ESG dan Risiko Penurunan Peringkat
Pelita Air Service Rugi Puluhan Juta Dolar AS, CBA Mendorong Perombakan Manajemen
Krisis Lingkungan Kalimantan Selatan: Mahasiswa Nilai Banjir Akibat Tata Kelola SDA Bermasalah
Daya Beli Melemah, Apindo Soroti Tantangan Kejar Target Pajak Tahuj 2026 Rp 2.357,7 Triliun
Dugaan Kasus Kripto Timothy Ronald: Dari Influencer Finansial ke Laporan Kerugian Miliaran
Wirastuty Fangiono Masuk Forbes 2025, Konglomerat Perempuan Termuda Berharta 1,4 Miliar Dolar AS
Kementerian Kehutanan Sita 1 Juta Hektar PBPH, 23 Subjek Hukum Disidik Pascabanjir Sumatera