Puluhan Miliar Dolar AS Ekspor Crude Palm Oil, Laba Dinilai Tidak Sepenuhnya Masuk ke Indonesia

Namun laporan World Bank mencatat kontribusi fiskal sektor ekstraktif di negara berkembang masih relatif rendah.

Baca Juga: Intervensi Beras Berlanjut 2026: SPHP 1,5 Juta Ton, Bantuan Pangan 4 Bulan untuk 18 Juta Keluarga

Ariadi menilai kondisi ini mencerminkan ketimpangan struktural dalam rantai nilai global.

Kritik Terhadap Narasi Efisiensi Perdagangan

Menurut Ariadi, narasi efisiensi dan manajemen risiko sering digunakan untuk membenarkan praktik transfer pricing.

Namun ia menilai argumen tersebut tidak seimbang dengan realitas nilai tambah.

Baca Juga: Nikel RI Tembus Industri SpaceX Elon Musk, Sphere Masuk Smelter IMIP dengan Porsi 10 Persen

“Negara hub menikmati laba tanpa menanam satu pohon pun,” ujarnya, ia menyebut persoalan ini bukan soal pelanggaran hukum semata.

Masalah utamanya adalah pemindahan hak ekonomi yang melemahkan posisi negara produsen.

Selama desain ini bertahan, Indonesia akan sulit mengoptimalkan manfaat industri sawit.

Baca Juga: 5 Titik Hilirisasi Nasional Siap Groundbreaking, Prabowo Subianto Tekankan Soal Dampak Ekonomi

Pilihan Kebijakan dan Masa Depan Kedaulatan Fiskal

Ariadi mendorong pemerintah memperlakukan transaksi afiliasi sebagai isu strategis nasional.
Ia menyarankan pembatasan transferable letter of credit untuk CPO.

Selain itu, kebijakan ekspor perlu diselaraskan dengan kepentingan fiskal jangka panjang.

Baca Juga: RKAB Jadi Penentu, PT Vale Indonesia Tbk Hentikan Aktivitas Tambang di Kuartal I-2026

Mengacu laporan OECD dan Bloomberg, reformasi perdagangan komoditas menjadi agenda banyak negara produsen.

Ariadi menutup dengan pertanyaan mendasar tentang arah kebijakan nasional.