ARGO 24 JAM - Apakah defisit APBN 2025 yang melebar menjadi sinyal rapuhnya fondasi fiskal Indonesia ketika penerimaan pajak gagal menopang belanja negara yang terus membengkak di tengah ekonomi domestik yang lesu?
Mengapa pemerintah tetap menaikkan belanja negara ketika penerimaan pajak justru merosot, dan seberapa besar risiko fiskal yang kini harus ditanggung publik menjelang tutup tahun 2025?
Pemerintah mengakui defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 melebar melampaui target awal akibat penerimaan pajak dan bea cukai yang melemah.
Baca Juga: Investasi Hilirisasi Rp100 Triliun Jadi Fokus Pertemuan Presiden Prabowo dan Rosan Roeslani
Pengakuan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat memaparkan kondisi fiskal terbaru menjelang akhir 2025.
Per November 2025, defisit APBN tercatat Rp560,3 triliun atau setara 2,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut meningkat tajam dibanding periode sama 2024 yang hanya 1,82% PDB.
Baca Juga: Awal 2026 Tanpa Produksi, RKAB Belum Disahkan Bikin Operasional Tambang Vale Indonesia Terhenti
Defisit APBN Melebar Akibat Penerimaan Pajak Tertekan Sepanjang Tahun
Purbaya menyatakan pelebaran defisit dipicu oleh lemahnya aktivitas ekonomi domestik sejak awal 2025 hingga September.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada kinerja penerimaan pajak dan kepabeanan.
“Ekonomi domestik kita sangat dingin hampir sepanjang tahun, sehingga penerimaan negara mengalami tekanan signifikan,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Baca Juga: 29 Ditangkap, 3 Dilepasliarkan: Fakta Suram Penanganan Konflik Macan Tutul Jawa
Realisasi penerimaan negara hingga November 2025 hanya mencapai Rp2.351 triliun atau 82,1% dari target APBN.
Capaian ini turun dibanding periode sama 2024 yang mencapai Rp2.492,5 triliun.
Artikel Terkait
127 Gunung Api Aktif Indonesia, Bahlil Lahadalia Soroti Peran Pengamat Saat Semeru Meningkat
Jejak Wirastuty Fangiono, Dari Korporasi Sawit Hingga Masuk Daftar Orang Terkaya Forbes
Media Digital Bukan Sekadar Penyalur Berita: AMDI Dorong Orkestrasi Komunikasi Kebijakan Berbasis Data
Produksi Beras 34,77 Juta Ton, Data 2025 Ungkap Kekuatan Baru Swasembada Pangan Indonesia
6 Fakta Sidang Perceraian Atalia Praratya: Hadir Langsung, Tanpa Pihak Ketiga, Pisah Rumah 6 Bulan
Pemerintah Bentuk Dirjen Gakkum ESDM, Bahlil Janji Tindak Mafia Tambang Tanpa Pandang Bulu
Ekonomi Indonesia 2026 Didorong Investasi dan Konsumsi, Target Pertumbuhan Hingga 5,8 Persen
Risiko Punah 53%: Alarm Keras bagi Masa Depan Macan Tutul Jawa
Prabowo Fokus Pascabencana, Pemerintah Optimistis Pasar Modal Indonesia Makin Melaju di 2026
RKAB Jadi Penentu, PT Vale Indonesia Tbk Hentikan Aktivitas Tambang di Kuartal I-2026