AGRO 24 JAM - Benarkah perjanjian tarif Indonesia dan Amerika Serikat menjadi titik balik industri tekstil nasional?
Seberapa besar dampaknya terhadap ekspor, investasi, dan keberlanjutan jutaan pekerja usia produktif di Indonesia?
Perjanjian Dagang Indonesia dan Amerika Serikat Resmi Ditandatangani
Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati Agreement on Reciprocal Tariff (ART) di Washington DC pada Kamis (19/2/2026).
Baca Juga: Bank Syariah Indonesia Siapkan Ekspansi 2026, Ekonom Tekankan Hati-Hati Manajemen Risiko Ketat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut perjanjian ini bersifat saling menguntungkan.
Sebanyak 1.819 pos tarif Indonesia mendapat fasilitas tarif nol persen untuk sektor pertanian dan industri strategis.
Komoditas Strategis Mendapat Tarif Nol Persen Ekspor
Produk seperti minyak sawit, kopi, kakao, karet, rempah-rempah, semikonduktor, serta komponen pesawat terbang memperoleh tarif nol persen.
Baca Juga: Izin Tambang Emas Gunung Tumpang Pitu Disorot, Konsistensi Dasar Hukum IPPKH Jadi Perdebatan
Kementerian Perdagangan mencatat Amerika Serikat merupakan pasar utama ekspor manufaktur bernilai tambah Indonesia.
Media internasional menyoroti kebijakan tarif resiprokal AS yang memicu renegosiasi dagang global.
Sektor Tekstil Menjadi Penopang Lapangan Kerja Nasional
Airlangga menyatakan tekstil dan apparel memperoleh tarif nol persen melalui skema Tariff Rate Quota (TRQ)
Baca Juga: Pasar Modal Indonesia dan Isu MSCI, Akankah 70 Miliar Dolar AS Dongkrak IHSG Tahun 2026
Industri ini menyerap sekitar empat juta pekerja, sehingga akses pasar AS dinilai krusial bagi stabilitas sosial ekonomi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi tekstil signifikan terhadap ekspor manufaktur dan penyerapan tenaga kerja formal.
Artikel Terkait
Pujian Donald Trump ke Prabowo Menggema di Washington DC, Diplomasi Indonesia Jadi Sorotan Dunia
Andrew Mountbatten-Windsor Ditangkap, Apa Dampaknya Bagi Reputasi Monarki Inggris Masa Kini
Restitusi Pajak dan Kasus Korupsi Menguji Reformasi Sistem Perpajakan Indonesia Modern
Mengapa Izin Korporasi Kehutanan Dicabut Satgas PKH Kuasai Lahan 1.583 Hektare di Sumatera Barat
Tiga Gerai Tiffany & Co Ditutup Sementara, Pemerintah Telusuri Dugaan Pelanggaran Pajak Impor
Satgas PKH Ambil Alih Wilayah Korporasi BRMS Di Palu, Bagaimana Dampak Terhadap Penambang Lokal
Board of Peace Tunjuk Indonesia Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Gaza, Ini Rincian Misi 8.000 TNI
Transformasi PLN Berbuah Laba, Mengapa Reformasi Fundamental Tetap Mendesak untuk Dilakukan
Promedia Group Jajaki Kolaborasi Strategis dengan TNI AD untuk Publikasi Program Pembangunan Nasional
Kesepakatan Freeport 20 Miliar Dolar AS, Strategi Indonesia Amankan Mineral Kritis Global