Kewajiban Plasma 20 Persen Sawit Dinilai Ruwet, GAPKI Soroti Tafsir HGU dan Lahan Nonproduktif

Ketidakpastian hukum dinilai berdampak langsung pada iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja, stabilitas regulasi menjadi faktor kunci keberlanjutan industri.

Baca Juga: Rp972 Miliar di LHKPN Gubernur Sherly Tjoanda, Ini Komposisi Aset dan Penjelasan Resminya

GAPKI Dorong Pendekatan Kolaboratif Antar Kementerian

GAPKI meminta pemerintah mengedepankan koordinasi lintas kementerian dalam kebijakan plasma.

Eddy Martono menilai kebijakan sektoral tidak efektif menyelesaikan persoalan struktural.

Sinkronisasi kebijakan dinilai mampu menekan konflik sosial di daerah, pendekatan kolaboratif dianggap lebih adaptif terhadap dinamika lapangan.

Baca Juga: Pengerahan Pasukan ke Greenland, Presiden Prancis Emmanuel Macron Klaim Bertindak Tanpa Eskalasi

Jalan Tengah untuk Kemitraan Sawit Berkelanjutan

GAPKI mendukung kemitraan petani sebagai pilar pembangunan sawit berkelanjutan.

Namun implementasi dinilai harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Eddy Martono menegaskan industri sawit membutuhkan kepastian, bukan ketidakjelasan regulasi, ķeberhasilan plasma bergantung pada kebijakan yang konsisten dan realistis.****