ARGO 24 JAM - Apakah stok beras nasional benar-benar cukup untuk menjaga harga tetap stabil sepanjang 2026, sekaligus melindungi petani dari gejolak pasar?
Di tengah kekhawatiran publik terhadap inflasi pangan, seberapa siap pemerintah memastikan beras tetap terjangkau tanpa menekan harga gabah petani?
Stok Nasional dan Intervensi Pasar Beras Pemerintah
Pemerintah memastikan program intervensi perberasan tetap berlanjut sepanjang 2026 guna menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional.
Baca Juga: Nikel RI Tembus Industri SpaceX Elon Musk, Sphere Masuk Smelter IMIP dengan Porsi 10 Persen
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat Cadangan Beras Pemerintah di Perum Bulog mencapai 3,248 juta ton hingga akhir 2025.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan stok tersebut memberi ruang intervensi pasar secara terukur.
Ia menyebut program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan beras telah disepakati sebesar 1,5 juta ton pada 2026.
Baca Juga: Dari Final ke Dibatalkan: Akuisisi Chip Emcore Terganjal Kebijakan Baru Presiden AS Donald Trump
SPHP dan Bantuan Pangan Disiapkan Bersamaan
Ketut menjelaskan intervensi dilakukan seiring penyaluran bantuan pangan untuk menjaga keseimbangan keluar masuk stok Bulog.
Pemerintah menyepakati bantuan pangan beras bagi 18,277 juta keluarga penerima manfaat selama empat bulan di 2026.
“SPHP beras jalan terus, dan bantuan pangan juga sudah disepakati di rapat koordinasi terbatas,” ujar Ketut di Jakarta, Senin (5/1/2026).
Baca Juga: Belanja Naik, Pajak Turun: Defisit APBN 2025 Sentuh Rp560 Triliun per November
Ia menilai skema tersebut menjaga stabilitas harga sekaligus memberi ruang penyerapan panen raya petani.
Realisasi Distribusi dan Skema Anggaran
Bapanas memperpanjang bantuan pangan tahap kedua hingga 31 Januari 2026 melalui skema Rekening Penampung Akhir Tahun Anggaran.