Dibalik Pembredelan Indonesia Raya, Ini Peran Mochtar Lubis dalam Sejarah Kebebasan Pers Indonesia

ARGO 24 JAM - Bagaimana sebuah media bisa menjadi musuh pemerintah di dua rezim berbeda sekaligus?

Mengapa Indonesia Raya tetap memilih jalur kritik meski berisiko kehilangan izin terbit dan kebebasan wartawannya?

Lahir dari Masa Transisi Politik Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan Nasional

Indonesia Raya lahir dalam masa transisi politik Indonesia setelah pengakuan kedaulatan yang menjadi periode penting pembentukan demokrasi dan kebebasan informasi nasional.

Baca Juga: Mentan Pastikan Cadangan Beras 28 Juta Ton, Ketahanan Pangan Semakin Kuat Jelang Lebaran 2026

Surat kabar ini berdiri di Jakarta pada Jumat (29/12/1949) dengan Hiswara Darmaputera sebagai Pemimpin Redaksi pertama sebelum digantikan Mochtar Lubis pada Agustus 1950.

Sejak awal, fokus pemberitaan didominasi isu politik sebelum berkembang ke ekonomi, sosial, serta budaya sebagai bagian dari strategi memperluas pembaca.

Konflik Internal Pemegang Saham Pernah Menghentikan Operasional Media Ini

Penutupan pertama Indonesia Raya terjadi akibat konflik internal antara tiga pemegang saham utama terkait arah editorial perusahaan media tersebut.

Baca Juga: Cadangan Pangan Melimpah Hingga 11 Bulan, Pemerintah Siap Hadapi Lonjakan Konsumsi Idulfitri 2026

Mochtar Lubis memilih sikap kritis terhadap pemerintah, sementara dua pemegang saham lain menginginkan pendekatan netral terhadap kekuasaan.

Versi baru Indonesia Raya yang terbit Oktober 1958 hanya bertahan kurang dari tiga bulan karena kehilangan pelanggan setia redaksi sebelumnya.

Peristiwa Malari 1974 Menjadi Akhir Perjalanan Indonesia Raya Kedua

Indonesia Raya kembali terbit pada 1968 setelah keluarnya Mochtar Lubis dari tahanan dan tercapainya rekonsiliasi internal manajemen.

Baca Juga: Target Besar Prabowo Hingga 2029 dari MBG hingga Hilirisasi Industri, Ini Dampaknya Bagi Rakyat Indonesia

Penutupan kedua terjadi setelah demonstrasi mahasiswa terkait kunjungan Perdana Menteri Jepang yang berujung Peristiwa Malari pada Januari 1974.

Pemerintah kemudian mencabut Surat Izin Cetak pada Selasa (21/01/1974) dan Surat Izin Terbit pada Kamis (23/01/1974).