Data Kementerian menunjukkan nilai kerja sama internasional Indonesia meningkat 12 persen sepanjang 2025 melalui berbagai forum global.
Baca Juga: Outlook Perbankan Indonesia Disorot Moody’s, OJK Siapkan Klarifikasi Data Rasio Modal dan Likuiditas
Dukungan Palestina Tetap Konsisten dalam Setiap Forum Internasional
Pemerintah menegaskan dukungan terhadap Palestina tetap menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia di berbagai forum internasional.
Vahd Nabyl Achmad Mulachela menyatakan Indonesia terus mendorong solusi damai berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB terkait konflik Palestina.
Ia menambahkan Indonesia secara rutin menyampaikan dukungan kemerdekaan Palestina dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan forum internasional lainnya.
Baca Juga: Outlook Perbankan Indonesia Disorot Moody’s, OJK Siapkan Klarifikasi Data Rasio Modal dan Likuiditas
Kementerian juga menegaskan bantuan kemanusiaan dan diplomasi politik untuk Palestina terus dilakukan secara konsisten.
Pemerintah menilai diplomasi bebas aktif memungkinkan Indonesia tetap tegas dalam prinsip sekaligus fleksibel dalam pendekatan global.****
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Respon Penurunan IHSG, Fokus Perbaikan Tata Kelola dan Perlindungan Investor
Hashim Sebut 4 Surat MSCI Tak Sampai Presiden, Bagaimana Audit Internal OJK dan BEI Jaga Integritas
Moody’s Pertahankan Rating 5 Bank Meski Outlook Negatif OJK Optimistis Persepsi Investor Tetap Terjaga
Danantara Pisahkan Proyek LTJ dari Korporasi Tambang Eksisting Demi Fokus Riset dan Model Bisnis Baru
Rekrutmen Komisioner OJK 2026 Dimulai, 4 Tahap Seleksi Ketat Menentukan Pimpinan Baru OJK
Ferry Latuhihin Sebut Investor Asing Nilai Ekonomi Mismanaged, Fokus Risiko Fiskal MBG, Danantara dan APBN
Viral Materi Komedi 2013 Berujung Sidang Adat 2026, Pandji Akui Kehadiran Redakan Emosi Warga Toraja
Prospek Properti Jakarta, Pertumbuhan PDB 5% Perkuat Minat Investor dan Penyewa Korporasi Besar
OJK Proses 42 Kasus Pidana Pasar Modal dan 32 Terkait Manipulasi Saham untuk Jaga Integritas Bursa
Status Izin Martabe Belum Final, 4 Penjelasan Resmi Menteri Investasi Soal Kajian dan Sanksi Pemerintah