ARGO 24 JAM - Bagaimana akuntabilitas keuangan BUMN bisa terjaga jika direksi tetap menerima tantiem di tengah kerugian korporasi negara?
Apakah peringatan Prabowo menjadi langkah awal penegakan etika dan tanggung jawab direksi BUMN?
Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan akuntabilitas dan etika direksi Badan Usaha Milik Negara yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan pengabdian kepada negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).
Ia menilai masih terdapat praktik pengelolaan BUMN yang tidak selaras dengan kinerja dan kondisi keuangan korporasi negara.
Akuntabilitas Direksi Jadi Isu Sentral Pengelolaan BUMN
Prabowo menyampaikan bahwa direksi BUMN harus bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan yang berdampak pada keuangan negara.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen, Mengapa Pengangguran Tertinggi di ASEAN? Ini Penjelasan Strukturalnya
Ia menilai kerugian BUMN tidak hanya disebabkan faktor eksternal, tetapi juga lemahnya pengambilan keputusan strategis.
Presiden menegaskan bahwa akuntabilitas harus menjadi standar utama dalam kepemimpinan BUMN.
Praktik Tantiem di Tengah Kerugian Dinilai Tidak Etis
Prabowo secara terbuka mengkritik direksi BUMN yang tetap meminta tantiem meskipun korporasi mencatat kerugian.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen, Mengapa Pengangguran Tertinggi di ASEAN? Ini Penjelasan Strukturalnya
Menurutnya, pemberian insentif harus selaras dengan kinerja dan kontribusi nyata terhadap negara.
Ia menegaskan bahwa praktik tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap BUMN.