Kesepakatan ART Indonesia - AS Picu Perdebatan Soal Dampak Industri dan Kedaulatan Ekonomi

Kesepakatan tersebut bahkan mencakup pengaturan penyimpanan data digital di Amerika Serikat serta pelonggaran kebijakan kandungan lokal industri.

Baca Juga: Selat Hormuz Memanas, Pasokan Energi Global Terganggu dan Ekonomi Indonesia Hadapi Tekanan Baru

Bayu Krisnamurthi menilai luasnya ruang lingkup ART menunjukkan perjanjian dagang modern kini berkaitan langsung dengan kebijakan strategis nasional.

Ia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh agar kepentingan pembangunan industri dalam negeri tetap terlindungi.

Kewajiban Impor dan Dampaknya Terhadap Harga Pangan Nasional

Dalam ART, Indonesia berkomitmen membeli produk Amerika Serikat senilai Dolar AS 33 miliar yang mayoritas berasal dari sektor industri dan energi.

Baca Juga: Selat Hormuz Memanas, Pasokan Energi Global Terganggu dan Ekonomi Indonesia Hadapi Tekanan Baru

Sebagian lainnya merupakan komoditas pangan seperti kedelai, gandum, kapas, dan daging yang selama ini dipasok berbagai negara mitra lain.

Data menunjukkan harga kapas Amerika sekitar tujuh persen lebih mahal, sementara harga daging dapat mencapai 40 persen lebih tinggi dibanding pemasok lama.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi struktur biaya produksi domestik dan stabilitas harga pangan jika tidak diantisipasi kebijakan nasional.

Baca Juga: Jack Center Akan Surati Presiden Terkait Kasus Lahan Kompensasi PT BSI Bondowoso, Belum Tuntas Hingga Kini

Bayu Krisnamurthi menilai perhitungan ekonomi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap konsumen dan industri dalam negeri.

Keputusan perdagangan tidak hanya menyangkut ekspor-impor, tetapi juga daya beli masyarakat serta ketahanan pangan nasional.

Indonesia di Tengah Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok Global

Ketegangan perdagangan global meningkat ketika Amerika Serikat kembali mengenakan tarif 104 persen terhadap produk panel surya Indonesia pada Rabu (26/02/2026).

Baca Juga: Penghormatan Terakhir untuk Try Sutrisno Dipimpin Presiden Prabowo dalam Upacara Kenegaraan Khidmat

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa kesepakatan bilateral belum tentu menghilangkan risiko kebijakan sepihak dari mitra dagang besar.