AGRO 24JAM - Apakah stabilitas nasional benar-benar menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi inklusif Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks dan penuh tantangan?
Bagaimana peran sinergi pemerintah dan aparat keamanan memastikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan investor dan pelaku usaha dalam negeri?
Stabilitas Nasional Jadi Fondasi Utama Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan Indonesia
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan stabilitas nasional merupakan fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri forum panel Rapat Pimpinan POLRI bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koperasi di Jakarta pada 11 Februari 2026.
Menurut Purbaya, stabilitas yang terjaga akan memperkuat pertumbuhan ekonomi domestik serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian kebijakan pemerintah.
Kolaborasi Polri dan Pemerintah Dorong Iklim Investasi Lebih Kondusif
Purbaya menjelaskan stabilitas nasional yang dinamis memerlukan dukungan berbagai program pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Baca Juga: Cadangan Mineral Strategis Bisa Dorong Ekonomi Indonesia Tembus 8 Persen Jika Hilirisasi Dipercepat
Ia menekankan pertumbuhan ekonomi tinggi harus disertai kepastian hukum tegas agar investasi dapat berkembang dan mendorong pemerataan kesejahteraan.
“Selama bisa menjaga pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi domestik, kita tidak perlu takut negara akan morat marit,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Kanal Debottlenecking Investasi Perkuat Kepercayaan Pelaku Usaha Domestik Nasional
Pemerintah telah menciptakan kanal debottlenecking untuk mempermudah iklim investasi dan mengatasi hambatan yang mengganggu aktivitas bisnis di Indonesia.
Baca Juga: MOJANG Jadi Modul Literasi Keuangan Targetkan Generasi Muda Bijak Kelola Utang dan Reputasi Kredit
Purbaya mengajak institusi POLRI bergabung dalam upaya ini agar mampu berkontribusi mengatasi hambatan sektor bisnis serta meningkatkan kepercayaan investor.
Ia menyatakan koordinasi lanjutan dengan POLRI diperlukan agar setiap permasalahan di lapangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan efektif.
Artikel Terkait
Pengawasan Ketat DJP di Sektor Manufaktur, 40 Korporasi Baja Terindikasi Hindari PPN dan Manipulasi
29 Tambang Masih Dibekukan di Bogor, Pemprov Jabar Tegaskan Evaluasi Lingkungan dan Andalalin
Dugaan Korupsi EDC BRI Rp744 Miliar Menguat, KPK Didesak Ungkap Peran Direktur PT Finnet
Washington Post di Bawah Jeff Bezos dari Media Cetak Menuju Platform Digital Global Berpengaruh
Data Sitaan Fantastis Kasus Bea Cukai, Dari Emas Valas Hingga Uang Tunai Miliaran Rupiah
Riset KPKUngkap Masalah Izin Tambang Ilegal dan Ekspor Nikel Yang Berpotensi Rugikan Negara
Kasus Korupsi Pajak 2026, KPK Dalami Rangkap Jabatan Komisaris di 12 Korporasi Milik Pejabat Pajak
Sydney dan Melbourne Diguncang Demonstrasi Besar Tolak Kehadiran Presiden Israel Isaac Herzog
Trenggono vs Purbaya: Kapal KKP dari Pinjaman Inggris dan Nasib Industri Galangan Dipertanyakan
Riset Hanya 0,3 Persen PDB Wadirut MIND ID Tekankan Inovasi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8 Persen