Risiko Permintaan hingga Penjaminan: Inilah Penjelasan Agus Martowardojo soal Proyek Raksasa

Baca Juga: Akumulasi Saham Barito oleh BlackRock hingga Dimensional Terungkap dalam Pembelian Saham

Ia menekankan bahwa skema risk sharing harus transparan dan terukur secara fiskal.

Penjaminan pemerintah yang terlalu luas berisiko membebani keuangan negara, semebaliknya, penjaminan yang minim membuat proyek tidak bankable bagi swasta.

Berdasarkan data PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, hingga 2025 baru sekitar 40 proyek yang memperoleh fasilitas penjaminan pemerintah.

Baca Juga: Hilirisasi Bauksit: Harga Bijih 40 Dolar AS Berubah Menjadi Aluminium Bernilai 2.900 per Dolar AS Ton

Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan proyek strategis nasional, akibatnya, banyak proyek tertunda atau direstrukturisasi.

Kepastian Fiskal Jadi Kunci Masuknya Modal Swasta

Agus menegaskan penjaminan pemerintah harus disertai disiplin fiskal yang kuat.

Ia mengingatkan risiko fiskal tersembunyi dapat muncul jika proyek gagal memenuhi proyeksi.
Oleh karena itu, pemerintah perlu selektif dalam memberikan jaminan.

Baca Juga: Timothy Ronald Dilaporkan Terkait Dugaan Penipuan Kripto, Korban Didominasi Usia 18–27 Tahun

Ia menyarankan penguatan peran lembaga penjaminan dan standardisasi kontrak proyek.

Langkah ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan investor jangka panjang, selain itu, transparansi data proyek menjadi prasyarat utama.

Bank Dunia mencatat Indonesia masih berada di peringkat menengah dalam indeks kemudahan investasi infrastruktur.

Baca Juga: Pajak Tahun 2026 Ditargetkan Melonjak 23 Persen, Apindo Nilai Ruang Fiskal Kian Terbatas

Laporan tersebut menekankan pentingnya kepastian regulasi dan mitigasi risiko, rekomendasi ini sejalan dengan pandangan Agus Martowardojo.

Pandangan Ekonom Perkuat Kekhawatiran Investor Global

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dalam berbagai forum juga menyoroti ketidakpastian hukum dan birokrasi.