Dorongan Investigasi Penegak Hukum Atas Dugaan Pelanggaran Prosedur Tambang Banyuwangi
Ance Prasetyo menilai rangkaian keputusan tersebut dapat menjadi bahan awal bagi aparat penegak hukum melakukan pendalaman terhadap kebijakan perizinan tambang.
Baca Juga: SKK Migas dan Korporasi Migas Sepakat One Direction One Execution Target Produksi 2026
Ia menyebut potensi pelanggaran perlu ditelusuri secara objektif termasuk kemungkinan aliran dana atau hubungan antara pejabat dan pihak korporasi.
“Jika kita lihat, ini diduga menjadi modus skema untuk mengakali ketentuan larangan pemindahan IUP,” ujar Ance Prasetyo, koordinator kelompok pegiat anti korupsi.
Abdullah Azwar Anas merupakan mantan Bupati Banyuwangi dua periode dan terakhir menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hingga 2024.****