Kebijakan Energi Diperkuat, Pemerintah Wajibkan Korporasi Batu Bara Penuhi Pasokan Domestik Sebelum Ekspor

Prabowo menegaskan seluruh komoditas strategis termasuk batu bara dan kelapa sawit harus mengutamakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum ekspor dilakukan.

Baca Juga: Bagaimana Krisis Selat Hormuz Ubah Peta Kekuatan Energi Dunia dan Strategi Portofolio Investor Modern

“Jadi kita harus penuhi kebutuhan bangsa kita dulu, baru kita izinin ekspor,” tegas Prabowo dalam arahannya.

Kebijakan tersebut juga dimaksudkan agar nilai tambah sumber daya alam dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pemerintah Siapkan Regulasi Baru Untuk Penguatan Tata Kelola Komoditas Energi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyiapkan Keputusan Menteri untuk memastikan prioritas penggunaan batu bara bagi kebutuhan domestik berjalan efektif.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Pasokan LPG Aman Meski Impor Timur Tengah Dialihkan Akibat Geopolitik Energi Global

Bahlil menyatakan seluruh produksi batu bara akan difokuskan untuk kebutuhan nasional terlebih dahulu sebelum sisa produksi dialokasikan ke pasar ekspor.

“Orientasi kita adalah kebutuhan domestik, sisanya baru kita ekspor,” jelas Bahlil Lahadalia.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dalam negeri dan kontribusi ekspor terhadap penerimaan negara.

Baca Juga: Kinerja Danantara Melonjak Tajam Sepanjang 2025, Prabowo Soroti Efisiensi Pengelolaan Korporasi Negara

Kebijakan Hilirisasi dan DMO Lanjutkan Agenda Reformasi Sektor Energi Nasional

Kebijakan ini melanjutkan upaya reformasi sektor energi termasuk hilirisasi sumber daya alam yang sebelumnya didorong pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah domestik.

Sejumlah media nasional sebelumnya melaporkan pemerintah memperkuat kebijakan hilirisasi mineral serta pengendalian ekspor komoditas mentah demi memperkuat struktur industri nasional.

Kebijakan DMO batu bara dinilai sejalan dengan strategi tersebut karena memastikan sumber energi utama tetap tersedia bagi pembangkit listrik domestik.

Baca Juga: Prabowo Pertimbangkan Kebijakan WFH dan Pengurangan Hari Kerja untuk Hadapi Ancaman Krisis Energi Global

Pemerintah memastikan kebijakan ini bertujuan menjaga ketahanan energi sekaligus memastikan kekayaan alam memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.****