AGRO 24 JAM - Apakah bangsa ini masih memiliki negarawan yang memikirkan masa depan jauh melampaui kekuasaan?
Mengapa kritik tokoh senior terhadap arah demokrasi Indonesia justru semakin relevan di tengah dinamika politik modern?
Warisan Pemikiran Negarawan Tentang Demokrasi dan Arah Bangsa Indonesia
Indonesia kembali kehilangan sosok negarawan setelah wafatnya Wakil Presiden RI ke-6, Try Sutrisno, yang dikenal aktif menyuarakan gagasan kebangsaan hingga usia senja.
Baca Juga: Ramadan 2026 Mendekat, Pemerintah Tegaskan Stok Pangan Nasional Surplus Tak Bergantung Impor
Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengenang Try Sutrisno sebagai tokoh yang tetap konsisten mengkritik arah perjalanan bangsa secara terbuka.
Menurut Didik J. Rachbini, Rektor Universitas Paramadina, Try Sutrisno selalu menunjukkan sikap hangat kepada generasi muda sekaligus memperhatikan dinamika pemikiran publik sejak era 1990-an.
Ia menyebut interaksi pribadi dengan Try Sutrisno menunjukkan karakter negarawan yang menghargai kritik sebagai bagian penting dalam demokrasi sehat.
Baca Juga: Konflik Timur Tengah Memanas, Program Swasembada Kini Dinilai Paling Relevan Hadapi Ketidakpastian
Didik J. Rachbini menilai perhatian Try Sutrisno terhadap gagasan publik memperlihatkan kepemimpinan yang tidak berjarak dengan perkembangan intelektual masyarakat.
Kritik Liberalisasi Politik dan Perubahan Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi
Dalam pidatonya di Universitas Indonesia pada Senin, 21/07/2025, Try Sutrisno menilai kehidupan bangsa cenderung bergerak menuju karakter liberal yang berpotensi mengikis etika Pancasila.
Didik J. Rachbini menyampaikan bahwa kritik tersebut berkaitan dengan dampak empat kali amandemen UUD 1945 yang dianggap mengubah arah kehidupan politik nasional.
Menurutnya, demokrasi Indonesia dinilai semakin liberal bahkan disebut lebih liberal dibanding sistem yang berlaku di Amerika Serikat.
Didik J. Rachbini menegaskan bahwa kritik Try Sutrisno perlu dipertimbangkan secara akademik karena menyangkut fondasi moral dan filosofi dasar negara.