Program Kendaraan Listrik Nasional Dinilai Mampu Kurangi Impor BBM dan Perkuat Ketahanan Energi Ekonomi

AGRO 24 JAM - Mengapa subsidi BBM justru lebih banyak dinikmati kelompok mampu dibanding masyarakat bawah?

Bisakah kendaraan listrik menjadi solusi agar subsidi energi lebih adil dan tepat sasaran?

Ketimpangan Konsumsi Subsidi Energi Jadi Sorotan Kebijakan Ekonomi Nasional

Ketimpangan distribusi subsidi energi menjadi perhatian ekonom karena manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Juga: Geopolitik Timur Tengah Memanas, Selat Hormuz Terganggu dan Cadangan BBM Hanya Aman 20 Hari

Data kajian INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) menunjukkan konsumsi pertalite lebih banyak digunakan kelompok ekonomi atas dibanding masyarakat bawah.

Prof Didik J Rachbini Ph.D, Ekonom INDEF, mengatakan sekitar 63 persen subsidi dinikmati kelompok atas.

Sementara kelompok masyarakat ekonomi bawah hanya menikmati sekitar 37 persen dari total konsumsi energi bersubsidi nasional.

Baca Juga: Analis Kritik Strategi Energi . Saat Krisis Selat Hormuz, Ungkap Risiko Besar Ketergantungan Impor Minyak

Kendaraan Listrik Disebut Solusi Kebijakan Subsidi Lebih Tepat Sasaran

Transformasi kendaraan listrik dinilai dapat menjadi solusi memperbaiki efektivitas kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

Didik J Rachbini menyatakan konversi kendaraan BBM ke listrik dapat mengurangi ketergantungan subsidi sekaligus memperbaiki struktur belanja negara.

Ia menyebut kendaraan listrik mampu menekan subsidi energi hingga 85 persen berdasarkan hasil kajian INDEF.

Baca Juga: Pertamina Pastikan Harga BBM Tetap Stabil April 2026, Ini Daftar Lengkap Harga Terbaru di SPBU Nasional

Menurutnya reformasi energi harus diarahkan tidak hanya pada efisiensi fiskal tetapi juga keadilan distribusi manfaat subsidi.

Lonjakan Harga Minyak Global Picu Risiko Krisis Energi Regional

Harga minyak dunia yang meningkat akibat konflik geopolitik memperbesar risiko krisis energi di kawasan Asia termasuk Indonesia.