Pertumbuhan Ekonomi dan Ilusi Statistik: Membaca Data Badan Pusat Stastistik 2019–2024

Diskrepansi Statistik Pdb Jadi Sinyal Masalah Serius

Keraguan atas data pertumbuhan diperkuat oleh membengkaknya diskrepansi statistik PDB pada 2022 dan 2023.

Baca Juga: Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara: KPK Selidiki Aliran Dana hingga Kantor Pusat DJP

BPS mencatat diskrepansi statistik mencapai sekitar Rp1.171 triliun pada dua tahun tersebut, nilai itu hampir mendekati konsumsi pemerintah yang berada di kisaran Rp1.500 triliun.

Dalam praktik statistik normal, diskrepansi seharusnya kecil dan tidak signifikan.

“Diskrepansi sebesar ini menandakan masalah serius dalam akurasi data produksi dan konsumsi,” kata Anthony Budiawan.

Baca Juga: Greenland Jadi Sorotan: Presiden Emmanuel Macron Kirim Pasukan, Jaga Kepentingan Eropa di Arktik

Implikasi Kebijakan dari Data yang Dipertanyakan

Anthony Budiawan menilai data ekonomi yang tidak kredibel berpotensi melahirkan kebijakan publik keliru.

Kebijakan ekonomi, menurutnya, harus bertumpu pada realitas kesejahteraan, bukan ilusi statistik.

Ia menekankan bahwa tanpa data yang akurat, program pemulihan ekonomi berisiko tidak menyentuh akar persoalan.

Baca Juga: Forbes Rilis Pengusaha Wirastuty Fangiono Menjadi Konglomerat Perempuan Termuda Indonesia

“Data yang keliru akan menghasilkan kebijakan yang salah sasaran,” ujarnya.

BPS hingga kini tetap menjadi rujukan utama data resmi nasional sebagaimana dikutip berbagai media arus utama.

Tantangan ke Depan Bagi Kredibilitas Data Ekonomi

Isu kredibilitas data ekonomi Indonesia menjadi perhatian publik dan akademisi.

Baca Juga: Aksi 14 Januari 2026: Ratusan Warga Cianjur Kepung Alat Berat Proyek PLTP Geothermal

Evaluasi metodologi statistik dinilai penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap data resmi negara.