Perdana Menteri Greenland, Múte Bourup Egede, menegaskan kemitraan ekonomi berbeda dengan kepemilikan wilayah, penyataan ini disampaikan melalui situs resmi Naalakkersuisut.
Baca Juga: Stabilkan Beras 2026, Bapanas Andalkan CBP 3,248 Juta Ton dan Penyerapan Panen Raya
Peran Denmark dalam Kerangka Kerajaan
Denmark masih memegang kendali urusan luar negeri dan pertahanan Greenland.
Kopenhagen mendukung pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyatakan Greenland bukan komoditas ekonomi, ia menekankan pentingnya stabilitas dan hukum internasional.
Baca Juga: 8 Bulan Penahanan, Dakwaan Bergeser: Apa Yang Terjadi dalam Kasus Kerry Adrianto Riza
Persaingan Mineral Global dan Tantangan Lingkungan
Menurut laporan, permintaan mineral tanah jarang meningkat lebih dari 40 persen sejak 2020, Greenland dinilai memiliki potensi ekonomi jangka panjang.
Namun, aktivis lingkungan memperingatkan risiko eksploitasi berlebihan.
Pemerintah Greenland menyatakan kebijakan tambang harus seimbang dengan keberlanjutan.
Baca Juga: Kejati Kalbar Dalami Perkara Bauksit, Penggeledahan KSOP Ketapang Capai 3,5 Jam
Investasi asing di Arktik meningkat seiring transisi energi global, Greenland diperkirakan tetap menjadi titik strategis dalam dekade mendatang.****