AGRO 24JAM - Apakah peringatan lembaga indeks global mampu mengguncang kebijakan ekonomi dalam negeri lebih kuat dibanding undang-undang dan parlemen?
Mengapa reaksi baru muncul ketika pasar internasional bereaksi, bukan saat masalah tata kelola pasar modal telah lama terdeteksi?
Peran Indeks Global Mengguncang Kepercayaan Pasar Modal Indonesia
Peringatan lembaga indeks global MSCI (Morgan Stanley Capital International) kembali menyoroti tata kelola pasar modal Indonesia yang dinilai memerlukan pembenahan struktural dan penguatan kepercayaan investor.
Baca Juga: APBI Protes RKAB 2026 Dipotong Besar, ESDM Gunakan PNBP Sebagai Acuan Penentuan Produksi
Ekonom dan politikus Laksamana Sukardi menilai peran MSCI sangat signifikan karena keputusannya berpengaruh langsung terhadap persepsi investor global terhadap pasar modal domestik.
Menurut Laksamana Sukardi, banyak pejabat baru bereaksi setelah sinyal MSCI muncul, padahal masalah struktural di pasar modal telah lama diketahui pelaku industri.
Ia menyebut MSCI kerap dipandang sebagai alarm utama yang menentukan arah kepercayaan pasar, sekaligus menjadi indikator moral bagi tata kelola investasi di Indonesia.
Baca Juga: Gugatan Lingkungan Rp200,99 Miliar Muncul, UT Tegaskan Tambang Martabe Tetap Beroperasi Normal
Kasus Jiwasraya dan Asabri Jadi Alarm Sistemik Pasar
Indonesia pernah menghadapi skandal besar Jiwasraya dan ASABRI yang menyebabkan kerugian sekitar Rp50 triliun akibat dugaan manipulasi pasar modal yang sistemik.
Menurut Laksamana Sukardi, kasus tersebut seharusnya menjadi momentum reformasi menyeluruh, namun perbaikan struktural dinilai belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
Ia menilai absennya kemarahan institusional dan pembersihan sistemik membuat pelajaran penting dari kerugian besar tersebut tidak sepenuhnya diterapkan dalam kebijakan.
Baca Juga: Kebijakan Baru SDA 2026: Izin Tambang dan Energi Diprioritaskan BUMN Usai PNBP SDA Turun Tajam
Kondisi ini membuat peringatan eksternal seperti dari MSCI kembali menjadi perhatian utama, meski akar persoalan sebenarnya telah lama teridentifikasi di dalam negeri.
Konflik Kepentingan Dinilai Jadi Tantangan Utama Reformasi Sistemik
Laksamana Sukardi menyatakan tantangan utama bukan kekurangan regulasi atau sumber daya manusia, melainkan konflik kepentingan yang berpotensi memengaruhi kebijakan dan pengawasan.