MSCI Beri Batas Waktu Mei 2026, Risiko Turun je Frontier Market dan Dampak Likuiditas Pasar Menguat

AGRO 24 JAM - Akankah peringatan Moody’s dan MSCI menjadi sinyal awal tekanan besar terhadap pasar saham dan obligasi Indonesia dalam waktu dekat?

Sejauh mana transparansi kebijakan fiskal dan tata kelola pasar mampu memulihkan kepercayaan investor global sebelum potensi arus modal keluar meningkat signifikan?

Peringatan Lembaga Global Pengaruhi Sentimen Investor Pasar Keuangan Indonesia

Moody’s menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif pada 5 Februari 2026 karena kekhawatiran tata kelola dan keberlanjutan fiskal.

Baca Juga: Kajian Pemerintah Tentukan Masa Depan Tambang Martabe dan Kepastian Investasi Tambang

Langkah tersebut diikuti peringatan MSCI yang mempertimbangkan penurunan status bursa Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market.

Managing Director PEPS (Political Economy and Public Policy) Anthony Budiawan menyebut kedua lembaga global menyoroti kualitas tata kelola dan transparansi kebijakan sebagai faktor utama risiko ekonomi jangka panjang.

Transparansi Kepemilikan Saham Dan Free Float Jadi Sorotan MSCI

MSCI menilai transparansi kepemilikan saham dan kualitas free float di bursa Indonesia perlu ditingkatkan untuk memastikan pembentukan harga saham yang wajar.

Baca Juga: Jeff Bezos dan Transformasi Washington Post 2013-2026 Ungkap Strategi Digital Industri Media

Keterbukaan pemilik saham dinilai penting untuk melihat apakah pergerakan harga terjadi secara alami atau dipengaruhi transaksi tertentu.

Anthony Budiawan menegaskan bahwa lonjakan IHSG sekitar 50 persen dalam sembilan bulan menimbulkan pertanyaan investor global mengenai fundamental pasar.

Ia menyatakan kenaikan indeks yang tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen meningkatkan kehati-hatian investor global terhadap pasar Indonesia.

Baca Juga: Analisis Kebijakan Tambang Banyuwangi, Dari IUP 2012 Hingga Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan

Strategi Fiskal Ekspansif Dan Program MBG Jadi Sorotan Moody’s

Moody’s menyoroti risiko fiskal Indonesia akibat program belanja sosial besar dan penerimaan pajak yang menurun pada 2025.

Anthony Budiawan menyebut anggaran program makan bergizi gratis mencapai 14,2 persen dari target penerimaan pajak 2026 sehingga membatasi fleksibilitas fiskal pemerintah.