AGRO 24 JAM - Seberapa siap pemerintah menjaga stabilitas ekonomi Indonesia saat risiko geopolitik global semakin meningkat tahun ini?
Instrumen apa yang disiapkan untuk memastikan daya beli masyarakat tetap kuat menghadapi tekanan ekonomi dunia?
Strategi Fiskal Pemerintah Menjadi Kunci Stabilitas Ekonomi Indonesia Tahun Ini
Pemerintah menegaskan kebijakan fiskal akan menjadi instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tekanan geopolitik serta ketidakpastian ekonomi global.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan ekonomi nasional masih berada dalam fase ekspansi yang memberikan ruang kebijakan untuk meredam risiko eksternal.
“Kita tidak perlu takut menghadapi dampak gejolak global karena pemerintah memiliki instrumen untuk mengendalikan dampak negatif ekonomi,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Data Ekonomi Domestik Menunjukkan Fundamental Nasional Tetap Relatif Kuat Stabil
PMI manufaktur Indonesia pada Februari mencapai 53,8 yang menunjukkan ekspansi sektor industri sekaligus mencerminkan permintaan domestik yang masih terjaga.
Baca Juga: Distribusi Program Makan Bergizi Gratis Perlu Fokus Daerah Miskin Agar Anggaran Tepat Sasaran
Indeks Keyakinan Konsumen juga berada di level 125,2 yang menunjukkan persepsi positif masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan prospek pendapatan mereka.
Kombinasi indikator tersebut memperkuat sinyal fundamental ekonomi nasional tetap kuat meski tekanan global masih membayangi sepanjang 2026.
Konsumsi Rumah Tangga Tetap Menjadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Mandiri Spending Index mencatat skor 360,7 pada Februari yang mencerminkan peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat menjelang Ramadan tahun ini.
Pengeluaran terbesar tercatat pada sektor barang konsumsi, pendidikan, serta transportasi yang mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan normal.
“Dari data konsumsi terlihat daya beli masyarakat masih membaik sehingga menjadi faktor penting menjaga pertumbuhan ekonomi domestik,” kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Antisipasi Risiko Global Dilakukan Melalui Kebijakan Ekonomi Responsif Terukur
Pemerintah mewaspadai risiko gangguan rantai pasok global akibat konflik Timur Tengah yang berpotensi memicu kenaikan harga energi dan logistik.